Page 8 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Balikpapan Tahun 2022

3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman;
4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;
9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

10) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian;
11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak

Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, Angkatan Bersenjata RI dan Para
Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan

Negara Atau Keuangan Daerah;

13) Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan

Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan

Penyetoran Penerimaan negara Bukan Pajak;

15) Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil;

16) Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI omor 11 Tahun

2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil;

5